Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Rahmat Saputra
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2020
Materias:	Kedaruratan Hukum Responsif Pembatasan Sosial Berskala Besar Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/2d9f66c8a74c49f19af3e36772e8c15b
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:2d9f66c8a74c49f19af3e36772e8c15b
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:2d9f66c8a74c49f19af3e36772e8c15b2021-12-02T17:45:41ZKedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia10.31599/krtha.v14i2.5231978-89912721-5784https://doaj.org/article/2d9f66c8a74c49f19af3e36772e8c15b2020-12-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/523https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau Salus Populi Suprema Lex. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta sustainable welfare yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir. Rahmat SaputraFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticleKedaruratanHukum ResponsifPembatasan Sosial Berskala BesarLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 14, Iss 2 (2020)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	Kedaruratan Hukum Responsif Pembatasan Sosial Berskala Besar Law K
spellingShingle	Kedaruratan Hukum Responsif Pembatasan Sosial Berskala Besar Law K Rahmat Saputra Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
description	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau Salus Populi Suprema Lex. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta sustainable welfare yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.
format	article
author	Rahmat Saputra
author_facet	Rahmat Saputra
author_sort	Rahmat Saputra
title	Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
title_short	Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
title_full	Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
title_fullStr	Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
title_full_unstemmed	Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
title_sort	kedaruratan dalam perspektif hukum responsif: studi kasus pembatasan sosial berskala besar di indonesia
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2020
url	https://doaj.org/article/2d9f66c8a74c49f19af3e36772e8c15b
work_keys_str_mv	AT rahmatsaputra kedaruratandalamperspektifhukumresponsifstudikasuspembatasansosialberskalabesardiindonesia
_version_	1718379576634114048

Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia

Ejemplares similares