Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu

Penulisan ini menganalisa alasan pentingnya pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dan dampaknya. Hasilnya Peraturan yang bersebrangan antara pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan diperbolehkannya Peserta Pemilu menerima dari perusahaan. Pad...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Hesti Widyaningrum
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2020
Materias:	Pelarangan Pihak Asing Dana Kampanye Pemilu Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/31ff3edc3c174327bface519f4b99634
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:31ff3edc3c174327bface519f4b99634
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:31ff3edc3c174327bface519f4b996342021-12-02T17:45:47ZPelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu10.31599/krtha.v14i1.381978-89912721-5784https://doaj.org/article/31ff3edc3c174327bface519f4b996342020-03-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/38https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Penulisan ini menganalisa alasan pentingnya pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dan dampaknya. Hasilnya Peraturan yang bersebrangan antara pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan diperbolehkannya Peserta Pemilu menerima dari perusahaan. Padahal antara perusahaan dan pihak asing saling berkaitan satu sama lain jika melibatkan Investor dan lembaga swasta asing dalam permodalan perusahaan. Pelarangan tersebut tidak menutup celah bagi pihak asing terlibat sebagai pendonor kampanye. Ditambah, tidak adanya sanksi terhadap pihak asing yang berkontribusi dalam dana kampanye, semakin membuat pihak asing lebih leluasa terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Pasalnya Investasi Asing mendominasi permodalan di Indonesia. Otomatis, ini berpotensi terjadinya transaksi antara pihak Asing untuk mengintervensi kebijakan negara untuk kepentingannya, sebaliknya kepentingan publik terabaikan. Politik transaksional ini membuat peserta pemilu melakukan berbagai cara untuk mendulang suara seperti vote buyying. Akhirnya, Pemilu menjadi ajang jual-beli, sehingga suara pemilih hanya menjadi komoditas dalam logika ekonomi. Adanya Kekosongan hukum ini, maka perlu ditambahkannya klausul baru dalam Pasal 527 terhadap pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana pemilu. Ini sebagai bentuk antisipasi keterlibatan pihak asing yang berkontribusi dana kampanye. Hesti WidyaningrumFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticlePelaranganPihak AsingDana KampanyePemiluLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 14, Iss 1 (2020)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	Pelarangan Pihak Asing Dana Kampanye Pemilu Law K
spellingShingle	Pelarangan Pihak Asing Dana Kampanye Pemilu Law K Hesti Widyaningrum Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
description	Penulisan ini menganalisa alasan pentingnya pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dan dampaknya. Hasilnya Peraturan yang bersebrangan antara pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan diperbolehkannya Peserta Pemilu menerima dari perusahaan. Padahal antara perusahaan dan pihak asing saling berkaitan satu sama lain jika melibatkan Investor dan lembaga swasta asing dalam permodalan perusahaan. Pelarangan tersebut tidak menutup celah bagi pihak asing terlibat sebagai pendonor kampanye. Ditambah, tidak adanya sanksi terhadap pihak asing yang berkontribusi dalam dana kampanye, semakin membuat pihak asing lebih leluasa terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Pasalnya Investasi Asing mendominasi permodalan di Indonesia. Otomatis, ini berpotensi terjadinya transaksi antara pihak Asing untuk mengintervensi kebijakan negara untuk kepentingannya, sebaliknya kepentingan publik terabaikan. Politik transaksional ini membuat peserta pemilu melakukan berbagai cara untuk mendulang suara seperti vote buyying. Akhirnya, Pemilu menjadi ajang jual-beli, sehingga suara pemilih hanya menjadi komoditas dalam logika ekonomi. Adanya Kekosongan hukum ini, maka perlu ditambahkannya klausul baru dalam Pasal 527 terhadap pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana pemilu. Ini sebagai bentuk antisipasi keterlibatan pihak asing yang berkontribusi dana kampanye.
format	article
author	Hesti Widyaningrum
author_facet	Hesti Widyaningrum
author_sort	Hesti Widyaningrum
title	Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
title_short	Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
title_full	Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
title_fullStr	Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
title_full_unstemmed	Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
title_sort	pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye pemilu
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2020
url	https://doaj.org/article/31ff3edc3c174327bface519f4b99634
work_keys_str_mv	AT hestiwidyaningrum pelaranganpihakasingsebagaipemberisumbangandanakampanyepemilu
_version_	1718379578044448768

Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu

Ejemplares similares