Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Elfirda Ade Putri
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2021
Materias:	perkawinan pencatatan tidak dicatatkan Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/52ebed41dacd473697535d4d2a35129b
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:52ebed41dacd473697535d4d2a35129b
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:52ebed41dacd473697535d4d2a35129b2021-11-16T04:36:32ZKeabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia1978-89912721-5784https://doaj.org/article/52ebed41dacd473697535d4d2a35129b2021-05-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/541https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.Elfirda Ade Putri Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Rayaarticleperkawinanpencatatantidak dicatatkanLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 15, Iss 1, Pp 151-165 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	perkawinan pencatatan tidak dicatatkan Law K
spellingShingle	perkawinan pencatatan tidak dicatatkan Law K Elfirda Ade Putri Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
description	Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.
format	article
author	Elfirda Ade Putri
author_facet	Elfirda Ade Putri
author_sort	Elfirda Ade Putri
title	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
title_short	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
title_full	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
title_fullStr	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
title_full_unstemmed	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
title_sort	keabsahan perkawinan berdasarkan perspektif hukum positif di indonesia
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/52ebed41dacd473697535d4d2a35129b
work_keys_str_mv	AT elfirdaadeputri keabsahanperkawinanberdasarkanperspektifhukumpositifdiindonesia
_version_	1718426723851173888

Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Ejemplares similares