TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
<p><em>P</em><em>emeriksaan BPK yang bebas dan mandiri</em><em> adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesu...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | ID |
| Publicado: |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2014
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/658a862538f241149900797d152d38f0 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | <p><em>P</em><em>emeriksaan BPK yang bebas dan mandiri</em><em> adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut. </em></p><p><em>Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik. </em></p><br /><em> </em> |
|---|