TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)

Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesu...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	YUSWAR - EFFENDY
Formato:	article
Lenguaje:	ID
Publicado:	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2014
Materias:	manajemen Management. Industrial management HD28-70 Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/658a862538f241149900797d152d38f0
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:658a862538f241149900797d152d38f0
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:658a862538f241149900797d152d38f02021-11-05T05:03:34ZTINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)1693-76192580-417010.30596/jimb.v13i1.107https://doaj.org/article/658a862538f241149900797d152d38f02014-05-01T00:00:00Zhttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/107https://doaj.org/toc/1693-7619https://doaj.org/toc/2580-4170<p><em>P</em><em>emeriksaan BPK yang bebas dan mandiri</em><em> adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut. </em></p><p><em>Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik. </em></p><br /><em> </em>YUSWAR - EFFENDYUniversitas Muhammadiyah Sumatera UtaraarticlemanajemenManagement. Industrial managementHD28-70BusinessHF5001-6182IDJurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol 13, Iss 1 (2014)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ID
topic	manajemen Management. Industrial management HD28-70 Business HF5001-6182
spellingShingle	manajemen Management. Industrial management HD28-70 Business HF5001-6182 YUSWAR - EFFENDY TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
description	<p><em>P</em><em>emeriksaan BPK yang bebas dan mandiri</em><em> adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut. </em></p><p><em>Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik. </em></p><br /><em> </em>
format	article
author	YUSWAR - EFFENDY
author_facet	YUSWAR - EFFENDY
author_sort	YUSWAR - EFFENDY
title	TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
title_short	TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
title_full	TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
title_fullStr	TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
title_full_unstemmed	TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)
title_sort	tinjauan hubungan opini wtp bpk dengan kasus korupsi pada pemda di indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor)
publisher	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
publishDate	2014
url	https://doaj.org/article/658a862538f241149900797d152d38f0
work_keys_str_mv	AT yuswareffendy tinjauanhubunganopiniwtpbpkdengankasuskorupsipadapemdadiindonesiakajianmanajemenkeuanganpemerintahhubunganantaramasyarakatpemerintahdanpemeriksaauditor
_version_	1718444531825770496

TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)

Ejemplares similares