KORUPSI DAN PEMBANGUNAN

<p align="center"><em>Korupsi masih menjadi penyakit kronis (bahkan laten) bagi bangsa Indonesia hingga detik ini. Meskipun reformasi sudah mulai berjalan sejak tahun 1998 yang lalu dengan ditandai adanya pergantian kepemimpinan nasional, namun pemberantasan korupsi masih belu...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	hermanto hermanto
Formato:	article
Lenguaje:	EN
Publicado:	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010
Materias:	korupsi kebijakan publik pembangunan desentralisasi Economic theory. Demography HB1-3840
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/7af528177e5c4d21855243e0ba1ce14f
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:7af528177e5c4d21855243e0ba1ce14f
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:7af528177e5c4d21855243e0ba1ce14f2021-12-02T12:35:40ZKORUPSI DAN PEMBANGUNAN1411-99002541-5506https://doaj.org/article/7af528177e5c4d21855243e0ba1ce14f2010-04-01T00:00:00Zhttps://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1458https://doaj.org/toc/1411-9900https://doaj.org/toc/2541-5506<p align="center"><em>Korupsi masih menjadi penyakit kronis (bahkan laten) bagi bangsa Indonesia hingga detik ini. Meskipun reformasi sudah mulai berjalan sejak tahun 1998 yang lalu dengan ditandai adanya pergantian kepemimpinan nasional, namun pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Proses pembangunan (ekonomi) yang dimulai sejak Orde Baru ternyata tidak disertai dengan pembangunan institusional dan politik. Hal itu bisa dilihat dari minimnya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan public. Tulisan ini akan mengkaji masalah korupsi dikaitkan dengan pembangunan yang dilakukan. Bagaimana pembangunan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi secara signifikan? Apakah desentralisasi (otonomi daerah) dapat menjadi salah satu strategi yang daoat diandalkan?</em></p>hermanto hermantoUniversitas Muhammadiyah Yogyakartaarticlekorupsikebijakan publikpembangunandesentralisasiEconomic theory. DemographyHB1-3840ENJurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol 2, Iss 1 (2010)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN
topic	korupsi kebijakan publik pembangunan desentralisasi Economic theory. Demography HB1-3840
spellingShingle	korupsi kebijakan publik pembangunan desentralisasi Economic theory. Demography HB1-3840 hermanto hermanto KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
description	<p align="center"><em>Korupsi masih menjadi penyakit kronis (bahkan laten) bagi bangsa Indonesia hingga detik ini. Meskipun reformasi sudah mulai berjalan sejak tahun 1998 yang lalu dengan ditandai adanya pergantian kepemimpinan nasional, namun pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Proses pembangunan (ekonomi) yang dimulai sejak Orde Baru ternyata tidak disertai dengan pembangunan institusional dan politik. Hal itu bisa dilihat dari minimnya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan public. Tulisan ini akan mengkaji masalah korupsi dikaitkan dengan pembangunan yang dilakukan. Bagaimana pembangunan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi secara signifikan? Apakah desentralisasi (otonomi daerah) dapat menjadi salah satu strategi yang daoat diandalkan?</em></p>
format	article
author	hermanto hermanto
author_facet	hermanto hermanto
author_sort	hermanto hermanto
title	KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
title_short	KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
title_full	KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
title_fullStr	KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
title_full_unstemmed	KORUPSI DAN PEMBANGUNAN
title_sort	korupsi dan pembangunan
publisher	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
publishDate	2010
url	https://doaj.org/article/7af528177e5c4d21855243e0ba1ce14f
work_keys_str_mv	AT hermantohermanto korupsidanpembangunan
_version_	1718393809377689600

KORUPSI DAN PEMBANGUNAN

Ejemplares similares