Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Di Indonesia, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar. Hal ini pa...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Judy Marria Saimima, Ruth Gracia Imanuela Matrutty
Formato:	article
Lenguaje:	ID
Publicado:	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University 2021
Materias:	Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Criminal law and procedure K5000-5582
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/806032959dc84b8bb6ff3635b89ef8eb
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:806032959dc84b8bb6ff3635b89ef8eb
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:806032959dc84b8bb6ff3635b89ef8eb2021-11-28T08:24:45ZTinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum10.30598/belovol7issue1page96-1122460-68202686-5920https://doaj.org/article/806032959dc84b8bb6ff3635b89ef8eb2021-11-01T00:00:00Zhttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4671https://doaj.org/toc/2460-6820https://doaj.org/toc/2686-5920 Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Di Indonesia, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar. Hal ini pasti akan berdampak signifikan pada kegiatan pelayanan hukum departemen kehakiman. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah kepada hakim dan pejabat peradilan lainnya. Dengan sigap Mahkamah Agung mengeluarkan dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring yang diatur dalam SEMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, SEMA No.6 Tahun 2020, kemudian surat kerjasama antara Mahkamah Agung RI Nomor: 402/DJU/HM.o1.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentnag penyelenggaraan persidangan melalui teleconfrence. Namun, praktik seperti ini menimbulkan sebuah dampak yang negatif, diantaranya tidak terpenuhinya penerapan asas terbuka untuk umum yang akhirnya mempengaruhi pelaksaaan pembuktian di persidangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pelaksanaan peradilan pidana secara daring terkait dengan asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mengetahui kendala dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring. Judy Marria SaimimaRuth Gracia Imanuela MatruttyCriminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura UniversityarticleKebijakan FormulasiTindak PidanaInformasi dan Transaksi ElektronikCriminal law and procedureK5000-5582IDJurnal Belo, Vol 7, Iss 1 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ID
topic	Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Criminal law and procedure K5000-5582
spellingShingle	Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Criminal law and procedure K5000-5582 Judy Marria Saimima Ruth Gracia Imanuela Matrutty Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
description	Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Di Indonesia, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar. Hal ini pasti akan berdampak signifikan pada kegiatan pelayanan hukum departemen kehakiman. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah kepada hakim dan pejabat peradilan lainnya. Dengan sigap Mahkamah Agung mengeluarkan dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring yang diatur dalam SEMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, SEMA No.6 Tahun 2020, kemudian surat kerjasama antara Mahkamah Agung RI Nomor: 402/DJU/HM.o1.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentnag penyelenggaraan persidangan melalui teleconfrence. Namun, praktik seperti ini menimbulkan sebuah dampak yang negatif, diantaranya tidak terpenuhinya penerapan asas terbuka untuk umum yang akhirnya mempengaruhi pelaksaaan pembuktian di persidangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pelaksanaan peradilan pidana secara daring terkait dengan asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mengetahui kendala dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring.
format	article
author	Judy Marria Saimima Ruth Gracia Imanuela Matrutty
author_facet	Judy Marria Saimima Ruth Gracia Imanuela Matrutty
author_sort	Judy Marria Saimima
title	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
title_short	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
title_full	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
title_fullStr	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
title_full_unstemmed	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum
title_sort	tinjauan yuridis pelaksanaan persidangan perkara pidana daring pada pandemi covid-19 dikaitkan dengan asas pengadilan terbuka untuk umum
publisher	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/806032959dc84b8bb6ff3635b89ef8eb
work_keys_str_mv	AT judymarriasaimima tinjauanyuridispelaksanaanpersidanganperkarapidanadaringpadapandemicovid19dikaitkandenganasaspengadilanterbukauntukumum AT ruthgraciaimanuelamatrutty tinjauanyuridispelaksanaanpersidanganperkarapidanadaringpadapandemicovid19dikaitkandenganasaspengadilanterbukauntukumum
_version_	1718408269565788160

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Ejemplares similares