Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pe...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Otih Handayani
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2021
Materias:	vaksin sanksi keadilan Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/81a6065d84a74eb2aa0ed782df197053
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:81a6065d84a74eb2aa0ed782df197053
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:81a6065d84a74eb2aa0ed782df1970532021-11-16T04:31:36ZKontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan1978-89912721-5784https://doaj.org/article/81a6065d84a74eb2aa0ed782df1970532021-05-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Otih Handayani Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticlevaksinsanksikeadilanLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 15, Iss 1, Pp 84-102 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	vaksin sanksi keadilan Law K
spellingShingle	vaksin sanksi keadilan Law K Otih Handayani Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
description	Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
format	article
author	Otih Handayani
author_facet	Otih Handayani
author_sort	Otih Handayani
title	Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
title_short	Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
title_full	Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
title_fullStr	Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
title_full_unstemmed	Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
title_sort	kontroversi sanksi denda pada vaksinasi covid-19 dalam perspektif undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/81a6065d84a74eb2aa0ed782df197053
work_keys_str_mv	AT otihhandayani kontroversisanksidendapadavaksinasicovid19dalamperspektifundangundangno36tahun2009tentangkesehatan
_version_	1718426734063255552

Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ejemplares similares