URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN

Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkara...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Endang Hadrian
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2018
Materias:	PERMA Mediasi Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/846cccb3fd524bbab506741f45c2f5fe
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:846cccb3fd524bbab506741f45c2f5fe
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:846cccb3fd524bbab506741f45c2f5fe2021-11-16T17:36:02ZURGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN10.31599/krtha.v12i2.251978-89912721-5784https://doaj.org/article/846cccb3fd524bbab506741f45c2f5fe2018-12-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/25https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Endang HadrianFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticlePERMAMediasiLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 12, Iss 2 (2018)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	PERMA Mediasi Law K
spellingShingle	PERMA Mediasi Law K Endang Hadrian URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
description	Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
format	article
author	Endang Hadrian
author_facet	Endang Hadrian
author_sort	Endang Hadrian
title	URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
title_short	URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
title_full	URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
title_fullStr	URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
title_full_unstemmed	URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
title_sort	urgensi perma no. 1 tahun 2016 berkaitan dengan tata cara mediasi di pengadilan
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2018
url	https://doaj.org/article/846cccb3fd524bbab506741f45c2f5fe
work_keys_str_mv	AT endanghadrian urgensipermano1tahun2016berkaitandengantatacaramediasidipengadilan
_version_	1718426312165556224

URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN

Ejemplares similares