SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR

Dilakukan penulisan ini adalah perihal sengketa penetapan nilai pabean dalam ekspor impor. Importir yang tidak setuju atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean sehingga mengakibatkan tambah bayar bea masuk dan pajak, dalam rangka impor diberi kesempatan oleh undang-undang untuk m...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Iwan Kurniawan
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2019
Materias:	Keberatan Banding Peninjauan Kembali Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/86a42e54a4184339b733add90d708cdb
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:86a42e54a4184339b733add90d708cdb
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:86a42e54a4184339b733add90d708cdb2021-12-02T17:45:52ZSENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR10.31599/krtha.v13i2.61978-89912721-5784https://doaj.org/article/86a42e54a4184339b733add90d708cdb2019-12-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/6https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Dilakukan penulisan ini adalah perihal sengketa penetapan nilai pabean dalam ekspor impor. Importir yang tidak setuju atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean sehingga mengakibatkan tambah bayar bea masuk dan pajak, dalam rangka impor diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Atas penetapan Pejabat Pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya dalam hal keberatannya ditolak importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Undang-undang Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor, termasuk pengajuan keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Kepabeanan. Pada prinsipnya Keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan gugatan kepengadilan umum, peradilan tatausaha negara, atau badan peradilan lain. Pihak yang bersengketa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain berupa upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan invetarisasi hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder pengumpulan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan proses pemikiran deduktif. Dalam variable Penetapan Nilai Pabean Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variable Sengketa Terhadap Penetapan Nilai Pabean sangat berpengaruh terhadap total penerimaan Negara. Iwan KurniawanFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticleKeberatanBandingPeninjauan KembaliLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 13, Iss 2 (2019)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	Keberatan Banding Peninjauan Kembali Law K
spellingShingle	Keberatan Banding Peninjauan Kembali Law K Iwan Kurniawan SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
description	Dilakukan penulisan ini adalah perihal sengketa penetapan nilai pabean dalam ekspor impor. Importir yang tidak setuju atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean sehingga mengakibatkan tambah bayar bea masuk dan pajak, dalam rangka impor diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Atas penetapan Pejabat Pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya dalam hal keberatannya ditolak importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Undang-undang Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor, termasuk pengajuan keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Kepabeanan. Pada prinsipnya Keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan gugatan kepengadilan umum, peradilan tatausaha negara, atau badan peradilan lain. Pihak yang bersengketa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain berupa upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan invetarisasi hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder pengumpulan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan proses pemikiran deduktif. Dalam variable Penetapan Nilai Pabean Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variable Sengketa Terhadap Penetapan Nilai Pabean sangat berpengaruh terhadap total penerimaan Negara.
format	article
author	Iwan Kurniawan
author_facet	Iwan Kurniawan
author_sort	Iwan Kurniawan
title	SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
title_short	SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
title_full	SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
title_fullStr	SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
title_full_unstemmed	SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR
title_sort	sengketa pengajuan banding terhadap penetapan nilai kepabean dalam ekspor- impor
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2019
url	https://doaj.org/article/86a42e54a4184339b733add90d708cdb
work_keys_str_mv	AT iwankurniawan sengketapengajuanbandingterhadappenetapannilaikepabeandalameksporimpor
_version_	1718379538609602560

SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR

Ejemplares similares