Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah

Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak seimbang pendapat maka penyimpangan pengelolaan...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Erwin Ubwarin
Formato:	article
Lenguaje:	ID
Publicado:	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University 2021
Materias:	Korupsi Bendahara Pengelolaan Dana Daerah Criminal law and procedure K5000-5582
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/8cc3baa98b2f468f86d5c8752818f784
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:8cc3baa98b2f468f86d5c8752818f784
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:8cc3baa98b2f468f86d5c8752818f7842021-11-30T08:24:52ZBendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah10.30598/belovol7issue1page122-1322460-68202686-5920https://doaj.org/article/8cc3baa98b2f468f86d5c8752818f7842021-11-01T00:00:00Zhttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4698https://doaj.org/toc/2460-6820https://doaj.org/toc/2686-5920 Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak seimbang pendapat maka penyimpangan pengelolaan keuangan daerah menjadi target, untuk itu perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang secara tidak sesuai peraturan perundang-undagan membuat bendahara menjadi korban, namun dalam pembuktian di pengadilan banyak bendahara menjadi pelaku turut serta dalam perbuatan korupsi yang dilakukan, untuk actus reus mudah dibuktikan namun mens rea dari tedakwa masih menimbulkan perdebatan, untuk itu perlunya bukti penolakan dari bendahara atas perintah dari Penguna Anggaran atau Kuasa Penguna Anggaran. Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 ayat 1 huruf (d) menyebutkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang huruf d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dan Pasal 19 ayat 4 huruf (e) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: menolak perintah bayar dari Kuasa Penguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak semua orang dapat dimintai pertanggunjawaban pidana, dan mempunyai unsur kesalahan. Erwin UbwarinCriminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura UniversityarticleKorupsiBendaharaPengelolaan Dana DaerahCriminal law and procedureK5000-5582IDJurnal Belo, Vol 7, Iss 1 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ID
topic	Korupsi Bendahara Pengelolaan Dana Daerah Criminal law and procedure K5000-5582
spellingShingle	Korupsi Bendahara Pengelolaan Dana Daerah Criminal law and procedure K5000-5582 Erwin Ubwarin Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
description	Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak seimbang pendapat maka penyimpangan pengelolaan keuangan daerah menjadi target, untuk itu perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang secara tidak sesuai peraturan perundang-undagan membuat bendahara menjadi korban, namun dalam pembuktian di pengadilan banyak bendahara menjadi pelaku turut serta dalam perbuatan korupsi yang dilakukan, untuk actus reus mudah dibuktikan namun mens rea dari tedakwa masih menimbulkan perdebatan, untuk itu perlunya bukti penolakan dari bendahara atas perintah dari Penguna Anggaran atau Kuasa Penguna Anggaran. Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 ayat 1 huruf (d) menyebutkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang huruf d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dan Pasal 19 ayat 4 huruf (e) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: menolak perintah bayar dari Kuasa Penguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak semua orang dapat dimintai pertanggunjawaban pidana, dan mempunyai unsur kesalahan.
format	article
author	Erwin Ubwarin
author_facet	Erwin Ubwarin
author_sort	Erwin Ubwarin
title	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
title_short	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
title_full	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
title_fullStr	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
title_full_unstemmed	Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah
title_sort	bendahara daerah dan korupsi pengelolaan dana daerah
publisher	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/8cc3baa98b2f468f86d5c8752818f784
work_keys_str_mv	AT erwinubwarin bendaharadaerahdankorupsipengelolaandanadaerah
_version_	1718406761376907264

Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah

Ejemplares similares