Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan...
Guardado en:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | ID |
| Publicado: |
Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | ABSTRAK
Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.
|
|---|