Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)

ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Faisal Faisal Faisal, Ndaru Satrio, Guskarnali Guskarnali
Formato:	article
Lenguaje:	ID
Publicado:	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University 2021
Materias:	Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi Pidana Criminal law and procedure K5000-5582
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f2021-12-01T08:24:56ZPelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)10.30598/belovol7issue2page199-2122460-68202686-5920https://doaj.org/article/90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f2021-11-01T00:00:00Zhttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/3644https://doaj.org/toc/2460-6820https://doaj.org/toc/2686-5920 ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi. Faisal Faisal FaisalNdaru SatrioGuskarnali GuskarnaliCriminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura UniversityarticleKata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi PidanaCriminal law and procedureK5000-5582IDJurnal Belo, Vol 7, Iss 2 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ID
topic	Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi Pidana Criminal law and procedure K5000-5582
spellingShingle	Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi Pidana Criminal law and procedure K5000-5582 Faisal Faisal Faisal Ndaru Satrio Guskarnali Guskarnali Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
description	ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.
format	article
author	Faisal Faisal Faisal Ndaru Satrio Guskarnali Guskarnali
author_facet	Faisal Faisal Faisal Ndaru Satrio Guskarnali Guskarnali
author_sort	Faisal Faisal Faisal
title	Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
title_short	Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
title_full	Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
title_fullStr	Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
title_full_unstemmed	Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)
title_sort	pelaksanaan ketentuan reklamasi di desa mapur kabupaten bangka (studi tindak pidana pertambangan dalam perubahan uu minerba)
publisher	Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/90625e9121934b37aafeab35e4d9cd3f
work_keys_str_mv	AT faisalfaisalfaisal pelaksanaanketentuanreklamasididesamapurkabupatenbangkastuditindakpidanapertambangandalamperubahanuuminerba AT ndarusatrio pelaksanaanketentuanreklamasididesamapurkabupatenbangkastuditindakpidanapertambangandalamperubahanuuminerba AT guskarnaliguskarnali pelaksanaanketentuanreklamasididesamapurkabupatenbangkastuditindakpidanapertambangandalamperubahanuuminerba
_version_	1718405367442964480

Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)

Ejemplares similares