POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Aga Natalis, Arief Rachman Hakim
Formato:	article
Lenguaje:	ID
Publicado:	University of Diponegoro, Faculty of Law 2021
Materias:	pengangkutan laut kewajiban hukum progresif Criminal law and procedure K5000-5582 Civil law K623-968
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef2021-11-17T20:16:40ZPOLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF2086-26952527-471610.14710/mmh.50.4.2021.373-386https://doaj.org/article/bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef2021-10-01T00:00:00Zhttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30662https://doaj.org/toc/2086-2695https://doaj.org/toc/2527-4716Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang disandingkan dengan teori hukum progresif untuk melihat hukum dari aspek manusia dan perilakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan kebijakan penggunaan pelayaran dalam negeri dalam ekspor impor komoditas tertentu yang lebih karena kurangnya dukungan pemerintah dari segi kebijakan hukum untuk dapat menyokong subyek yang dikenakan dalam kebijakan tersebut, oleh karenanya secara normatif perlu diperjelas mengenai penerapan asas cabotage yang disesuaikan dengan kebijakan kewajiban dalam Permendag tersebut.Aga NatalisArief Rachman HakimUniversity of Diponegoro, Faculty of Lawarticlepengangkutan lautkewajibanhukum progresifCriminal law and procedureK5000-5582Civil lawK623-968IDMasalah-Masalah Hukum, Vol 50, Iss 4, Pp 373-386 (2021)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ID
topic	pengangkutan laut kewajiban hukum progresif Criminal law and procedure K5000-5582 Civil law K623-968
spellingShingle	pengangkutan laut kewajiban hukum progresif Criminal law and procedure K5000-5582 Civil law K623-968 Aga Natalis Arief Rachman Hakim POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
description	Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang disandingkan dengan teori hukum progresif untuk melihat hukum dari aspek manusia dan perilakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan kebijakan penggunaan pelayaran dalam negeri dalam ekspor impor komoditas tertentu yang lebih karena kurangnya dukungan pemerintah dari segi kebijakan hukum untuk dapat menyokong subyek yang dikenakan dalam kebijakan tersebut, oleh karenanya secara normatif perlu diperjelas mengenai penerapan asas cabotage yang disesuaikan dengan kebijakan kewajiban dalam Permendag tersebut.
format	article
author	Aga Natalis Arief Rachman Hakim
author_facet	Aga Natalis Arief Rachman Hakim
author_sort	Aga Natalis
title	POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
title_short	POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
title_full	POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
title_fullStr	POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
title_full_unstemmed	POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
title_sort	politik hukum permendag nomor 48 tahun 2018 dalam perspektif hukum progresif
publisher	University of Diponegoro, Faculty of Law
publishDate	2021
url	https://doaj.org/article/bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef
work_keys_str_mv	AT aganatalis politikhukumpermendagnomor48tahun2018dalamperspektifhukumprogresif AT ariefrachmanhakim politikhukumpermendagnomor48tahun2018dalamperspektifhukumprogresif
_version_	1718425377693499392

POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Ejemplares similares