POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang...
Saved in:
Main Authors: | Aga Natalis, Arief Rachman Hakim |
---|---|
Format: | article |
Language: | ID |
Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2021
|
Subjects: | |
Online Access: | https://doaj.org/article/bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
by: Novi Eka Saputri, et al.
Published: (2021) -
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM
by: Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, et al.
Published: (2021) -
PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER
by: Bahmid Bahmid, et al.
Published: (2021) -
KONSISTENSI BENTUK DAN MATERI MUATAN SURAT EDARAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19
by: Bayu Dwi Anggono, et al.
Published: (2021) -
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
by: Esther Masri
Published: (2019)