PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKP...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Yayuk Harumiati, Payamta Payamta
Formato: article
Lenguaje:EN
ID
Publicado: Universitas PGRI Madiun 2014
Materias:
L
Acceso en línea:https://doaj.org/article/e605ab9211e9434cb52c0f82c7c282e2
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan  penulis. Sampel  dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.