Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress

Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuan...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Herbert Napitupulu
Formato:	article
Lenguaje:	EN ID
Publicado:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2020
Materias:	Pailit diri sendiri Peseroan Terbatas Law K
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da622021-12-02T17:45:47ZVoluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress10.31599/krtha.v14i1.371978-89912721-5784https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da622020-03-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (Voluntary Bankruptcy Petition). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai Commercial Exit From Financial Distress (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Fianncial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garmnet Indonesia tidak sertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PSTbelum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress. Herbert NapitupuluFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticlePailit diri sendiriPeseroan TerbatasLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 14, Iss 1 (2020)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN ID
topic	Pailit diri sendiri Peseroan Terbatas Law K
spellingShingle	Pailit diri sendiri Peseroan Terbatas Law K Herbert Napitupulu Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
description	Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (Voluntary Bankruptcy Petition). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai Commercial Exit From Financial Distress (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Fianncial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garmnet Indonesia tidak sertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PSTbelum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress.
format	article
author	Herbert Napitupulu
author_facet	Herbert Napitupulu
author_sort	Herbert Napitupulu
title	Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
title_short	Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
title_full	Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
title_fullStr	Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
title_full_unstemmed	Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
title_sort	voluntary bankruptcy petition (pailit diri sendiri) perseroan terbatas (pt) dalam perspektif prinsip/asas commercial exit from financial distress
publisher	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
publishDate	2020
url	https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62
work_keys_str_mv	AT herbertnapitupulu voluntarybankruptcypetitionpailitdirisendiriperseroanterbatasptdalamperspektifprinsipasascommercialexitfromfinancialdistress
_version_	1718379624422965248

Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress

Ejemplares similares