Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuan...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | EN ID |
Publicado: |
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
id |
oai:doaj.org-article:fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
oai:doaj.org-article:fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da622021-12-02T17:45:47ZVoluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress10.31599/krtha.v14i1.371978-89912721-5784https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da622020-03-01T00:00:00Zhttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37https://doaj.org/toc/1978-8991https://doaj.org/toc/2721-5784 Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (Voluntary Bankruptcy Petition). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai Commercial Exit From Financial Distress (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Fianncial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garmnet Indonesia tidak sertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PSTbelum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress. Herbert NapitupuluFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaarticlePailit diri sendiriPeseroan TerbatasLawKENIDKrtha Bhayangkara, Vol 14, Iss 1 (2020) |
institution |
DOAJ |
collection |
DOAJ |
language |
EN ID |
topic |
Pailit diri sendiri Peseroan Terbatas Law K |
spellingShingle |
Pailit diri sendiri Peseroan Terbatas Law K Herbert Napitupulu Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
description |
Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (Voluntary Bankruptcy Petition). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai Commercial Exit From Financial Distress (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Fianncial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garmnet Indonesia tidak sertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PSTbelum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress.
|
format |
article |
author |
Herbert Napitupulu |
author_facet |
Herbert Napitupulu |
author_sort |
Herbert Napitupulu |
title |
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
title_short |
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
title_full |
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
title_fullStr |
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
title_full_unstemmed |
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress |
title_sort |
voluntary bankruptcy petition (pailit diri sendiri) perseroan terbatas (pt) dalam perspektif prinsip/asas commercial exit from financial distress |
publisher |
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
publishDate |
2020 |
url |
https://doaj.org/article/fcf5dfba973e462fb6ea01df4d07da62 |
work_keys_str_mv |
AT herbertnapitupulu voluntarybankruptcypetitionpailitdirisendiriperseroanterbatasptdalamperspektifprinsipasascommercialexitfromfinancialdistress |
_version_ |
1718379624422965248 |